 |
| Sri Rahayu,SH Anggota DPRD Jawa Barat |
PUBLIS INDONESIA – Sinergitas pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat begitu penting. Sebab, dalam Pembangunan infrastutktur, sumberdaya manusia menjadi satu kesatuan.
Hal ini sebagai upaya meningkatkan berbagai indikator
pembangunan manusia yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Demikian diuangkapkan, Sri Rahayu, Anggota DPRD Provinsi
Jawa Barat Dapil X Karawang-Purwakarta Fraksi Golkar, kemarin, di Adiarsa Barat.
Sri mengatakan, masih terdapat kesenjangan capaian pada
sejumlah indikator pembangunan di Jawa Barat yang harus menjadi perhatian
bersama. Berdasarkan data yang dipaparkan, pada tahun 2025 terdapat selisih
capaian hingga sekitar 14 persen yang perlu dikejar melalui kerja sama lintas
sektor dan lintas pemerintahan.
Kata dia, selisihnya masih cukup besar, sekitar 14 persen.
Karena itu kita harus bersama-sama mengejar target pembangunan yang telah
ditetapkan. Beberapa indikator strategis yang menjadi perhatian pemerintah saat
ini meliputi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Ketiga
sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sekaligus menentukan keberhasilan pembangunan daerah di masa depan.
“ Tanpa adanya langkah konkret dan kolaborasi yang kuat
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, berbagai target
pembangunan akan sulit dicapai. Bahkan, sejumlah indikator berpotensi mengalami
penurunan apabila tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan,”katanya.
Ia juga menjelaskan, pentingnya sinkronisasi kebijakan
antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah. Menurutnya,
berbagai program prioritas yang digagas Gubernur Jawa Barat harus mampu
diterjemahkan dan diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat kabupaten
dan kota.
”Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sri Rahayu menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi di lapangan,”tandasnya.(redaksi)
